Bagi Indonesia, transmigrasi, baik lokal, nasional, umum maupun swakarsa, merupakan program pembangunan yang sangat bernilai strategis dan layak secara spesial ( ruang ), sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan dan politik untuk terus digulirkan dan dijaga keberlanjutannya ( sustainability ).
Era sekarang ini, kedudukan dan orientasi strategis transmigrasi lebih penting dari hanya sekedar pemecahan masalah demografis ( kepadatan dan penyebaran penduduk ), perluasan areal pertanian, perluasan kesempatan kerja dan membantu pembangunan daerah.
Pada kenyataannya, ketransmigrasian di Indonesia yang secara historis-empiris telah berumur 100 tahun ( sejak kolonisasi oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1905 ), sedang dihadapkan pada beragam permasalahan, baik kultur maupun sruktur. Memang secara statistik.
Dalam rentang waktu 55 tahun ( 1905-2005 ), pemerintah telah berhasil memindahkan sekitar 1.995.844 KK ( Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2005 ), namun adanya penurunan drastis jumlah transmigran yang diberangkatkan ( terutama dalam periode 1998-2005 ) dan terjadinya pengungsian ( eksodus ) ribuan transmigran sebagai akibat konflik horizontal, menegaskan adanya sesuatu yang salah di dalam sistem dan model tata kelola ketransmigrasian yang diterapkan di Indonesia selama ini.