Pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan transmigrasi yang diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, kemandirian, integrasi transmigran dengan penduduk sekitar dan kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan.
Dalam hal pengembangan masyarakat di permukiman yang telah mencapai sasaran telah ditetapkan atau paling lama 5 tahun sejak penempatan, pengembangan/pembinaan permukiman transmigrasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab - Pemerintah daerah Kabupaten / Kota.
Pada tahun 2014, sebanyak 32 permukiman transmigrasi dengan jumlah transmigran sebanyak 7.502 KK telah diserahkan kepada 37 Pemerintah Kabupaten / Kota yang tersebar di 17 Provinsi.