JELAS ARAHNYA, BESAR ANGGARANNYA.
Peran Kebijakan nasional Transmigrasi Mendukung Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT)

Ringkasan Eksekutif.
Koordinasi Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) Merupakan mandat dari Perpres 50/2018 dalam penyelenggaraan transmigrasi untuk mewujudkan kawasan transmigrasi yang berdaya saing. Akar masalah dari belum tercapainya tujuan KIPT tersebut adalah "Output Intervensi" program dan stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan transmigrasi belum terlihat jelas dalam dokumen perencanaan transmigrasi.

Pendahuluan.
Sampai saat ini penyelenggaraan transmigrasi telah berkontribusi melalui pembangunan 3.606 satuan permukiman transmigrasi yang berada di 619 kawasan transmigrasi. Lokasi permukiman transmigrasi telah berkembang menjadi 1.567 desa definitif, 466 ibu kota kecamatan, 116 eks satuan per transmigrasi mendukung ibu kota kabupaten, serta 3 (tiga) ibu kota provinsi.

Hadirnya Pepres 50/2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) merupakan salah satu bentuk upaya strategis tersebut. KIPT ini dibentuk untuk mensinergikan program kegiatan dari pusat dan daerah dalam pembangunan transmigrasi yang lebih optimal. Lebih lanjut, guna mendukung kelancaran pelaksanaan KIPT dibentuk TIM KIPT di level nasional dan daerah. Berdasarkan hal tersebut, setidaknya ada 2 (dua) indikator keberhasilan KIPT yaitu jumlah dukungan lintas sektor serta prosentase tersusunya tim KIPT Nasional dan Daerah.

Berdasarkan dengan indikator pertama, trend anggaran lintas sektor menunjukan penurunan. Tahun 2022 tercatat sejumlah Rp.4,2 T dukungan APBN lintas K/L dan APBD Pemerintah