Konsep pembangunan "dari bawah" kini bukan lagi hal baru, bahkan istilah itu sudah menjadi jargon yang banyak dibicarakan atau disinggung di berbagai seminar, khususnya pada tingkat internasional. Kalangan birokrasi di sementara negara sedang berkembang - termasuk Indonesia - masih segan segan menyebutnya, karena istilah itu bagi sebagian berkonotasi "sosial" atau "revolusioner" Tapi setidak-tidaknya sudah banyak yang mulai menerjemahkannya secara parsial dengan istilah teknis "perencanaan dari bawah" atau "partisipasi masyarakat".

Di Indonesia bahkan sejak awal Orde Baru konsep yang mengarah ke pengertian itu telah pagi-pagi dilontarkan oleh Bintoro Tjokroamidjojo dan Emil Salim.
Bintoro adalah seorang ahli ekonomi dan birokrat, tetapi perhatiannya terhadap ekonomi-politik dan administrasi negara, sangat besar. Penerimaan terhadap istilah maupun gagasan "partisipasi" walaupun lambat, tidak mengalami kesulitan. Tapi sebagai gagasan yang menggerakan hati kalangan yang terlibat dalam kegiatan pembangunan, baru mulai tampak sesudah pertengahan 70-an. Konsep ini menderu bersama-sama dengan konsep-konsep lain, seperti pemerataan dan swadaya yang berhasil masuk ke dalam GBHN tahun 1978.

Salah satu contoh dari usaha pelaksanaan konsep ini adalah program pengembangan pesantren. Suatu diskusi yang diselenggarakan oleh majalah majalah Tempo dan LP3ES di Puncak pada tahun 1991 untuk mengikutsertakan lembaga pesantren yang tersebar di pedesaan dan dianggap mengakar ke rakyat, dilandasi oleh konsep partisipasi ini.

Kemiskinan Desa yang Terlupakan.
Selama seperempat abad terakhir ini, negara-negara sedang berkembang mengalami perubahan dan kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun di balik pretasi yang mengagumkan ini, masi ada tidak kurang dari 800 juta orang terperangkap dalam kemiskinan mutlak, kondisi hidup yang ditandai oleh kurang gizi, tuna aksara, wabah penyakit, lingkungan kumuh, mortalitas bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang begitu rendah. ( Robert S. Mc Namara 1978 dalam Kata Pengantar pada World Development Report ).

Menjelaskan Kemiskinan di Desa.
Kedua kutub budaya, mempunyai gagasan yang bertolak belakang mengenai sebab-sebab kemiskinsn di desa. Pertentangan ini tidak mutlak , karena ada tumpang tindih dan kekecualian di antara mereka. Tetapi kedua mungkin sepakat bahwa kemiskinan cenderung mengekalkan keadaannya. Tetapi selain kesepakatan ini, kutub ilmuwan sosial yang negatif, menarik dan membenarkannya dengan menjelaskan kemiskinan dari segi sosial, ekonomi dan politik, sedangkan kutub kaum pelaksana yang positif menarik dan memberatkannya dengan menjelaskan kemiskinan dari segi fisik dan lingkungan hidup.
C.T. Kurien. Dalam bukunya Poverty, Planning and Soscial transformation, dia memandang kemiskinan sebagai keadaan kekurangan, namun bukan hanya itu. Kemiskinan berarti kekurangan untuk yang banyak dan kemakmuran untuk yang sedikit. Dia menganggap kemiskinan sebagai :
Peristiwa sosial-ekonomi, di mana sumber daya yang ada digunakan untuk memuaskan keinginan yang sedikit, sedangkan yang banyak tak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Konsep ini menonjolkan suatu sudut pandangan bahwa kemiskinan pertama-tama adalah peristiwa sosial, dan yang kedua merupakan peristiwa fisik atau material. (1978).