Sektor ekonomi adalah salah satu parameter yang paling krusial dalam melihat kemajuan sebuah negara. Negara yang mempunyai daya saing adalah negara yang maju secara ekonmi. Untuk itu negara dituntut terus untuk memperhatikan pertumbuhan ekonomi di masyarakatnya, mengawasi, mengintervensi, dan sekaligus mengatasi persoalan yang menghambat laju pertumbuhannya. Ketersediaan Bank di suatu wilayah berperan serta dalam kemajuan ekonomi suatu wilayah.

Provinsi Aceh :
Untuk Provinsi Aceh jumlah desa yang diolah adalah sebanyak 6.474 desa. Hasil olahan menunjukkan desa yang memiliki ketersediaan bank sebanyak 226 desa (3,49%) dan sebesar 96,51% atau 6.248 desa tidak tersebar bank.
Tiga kabupaten/kota tertinggi dengan persentase desa yang memiliki ketersediaan bank yaitu : Kota Banda Aceh (32,22%), Kota Lhokseumawe (19,12%), dan Kota Sabang (16,67%). Sementara tiga kabupaten/kota tertinggi dengan persentase desa yang tidak tersedia bank, Yaitu : Kabupaten Aceh Tenggara (98,44%), Kabupaten Bireun (98,36%), dan Kabupaten Aceh Timur (98,25%).

Provinsi Jawa Tengah :
Untuk Provinsi Jawa Tengah jumlah desa yang diolah adalah sebanyak 7.809 desa. Hasil olahan menunjukkan desa yang memiliki ketersediaan bank sebanyak 1.089 desa (13,95%) dan sebesar 86,05% atau 6.720 desa tidak tersedia bank.
Tiga kabupaten/kota tertinggi dengan persentase desa yang memiliki ketersediaan bank Yaitu : Kabupaten Karanganyar (29,01%), Kabupaten Kudus (28,46%), dan Kabupaten Sukoharjo (24,00%). Sementara tiga kabupaten/kota tertinggi dengan persentase desa yang tidak tersedia bank yaitu : kabupaten Wonosobo (95,34%), Kabupaten Purworejo (92,96%), dan Kabupaten Blora (91,88%).

Provinsi Kalimantan Tengah :
Untuk Provinsi Kalimantan Tengah jumlah desa yang diolah adalah sebanyak 1.434 desa. Hasil olahan menunjukkan desa yang memiliki ketersediaan bank sebanyak 21 desa (1,46%) dan sebesar 98,54% atau 1.413 desa tidak tersedia bank.
Tiga kabupaten/kota tertinggi dengan persentase desa yang memiliki ketersediaan bank, yaitu : Kabupaten Kotawaringin Barat (3,70%), Kabupaten Sukamara (3,45%), dan Kabupaten Barito Utara (3,23%). Sementara itu masih terdapat tiga Kabupaten/kota yang desa-desanya belum tersedia bank yaitu : Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Murung Raya.

Provinsi Sulawesi Utara :
Untuk Provinsi Sulawesi Utara jumlah desa yang diolah adalah sebanyak 1.490 desa. Hasil olahan menunjukkan desa yang memiliki ketersediaan bank sebanyak 51 desa (3,42%) dan sebesar 96,58% atau 1.439 desa tidak tersedia bank.
Tiga kabupaten/kota tertinggi dengan persentase desa yang memiliki ketersediaan bank yaitu : Kabupaten Kotamubagu (8,33%), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (7,41%), dan Kabupaten Minahasa Utara (6,35%). Sementara itu masih terdapat dua kabupaten/kota yang di desa-desanya belum tersedia bank yaitu : Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Provinsi Maluku Utara :
Untuk Provinsi Maluku Utara jumlah desa yang diolah adalah sebanyak 1.063 desa. Hasil olahan menunjukkan desa yang memiliki ketersediaan bank sebanyak 31 desa (2,92%) dan sebesar 97,08% atau 1.032 desa tidak tersedia bank.
Tiga kabupaten/kota tertinggi dengan persentase desa yang memiliki ketersediaan bank yaitu : Kabupaten Halmahera Timur (5,13%), dan Kabupaten Tidore Kepulauan (4,08%). Sementara tiga kabupaten/kota tertinggi dengan persentase desa yang tidak tersedia bank yaitu : Kabupaten Pulau Taliabu (98,39%), dan Kabupaten Halmahera Tengah (98,36%).

Provinsi Papua Barat :
Untuk Provinsi Papua Barat jumlah desa yang diolah adalah sebanyak 1.628 desa. Hasil olahan menunjukkan desa yang memiliki ketersediaan bank sebanyak 24 desa (1,47%) dan sebesar 98,53% atau 1.604 desa tidak tersedia bank.
Tiga kabupaten/kota tertinggi dengan persentase desa yang memiliki ketersediaan bank yaitu : Kabupaten Raja Ampat (4,27%), Kabupaten Kaimana (3,57%), dan Kabupaten Manokwari Selatan (3,51%). Sementara itu masih terdapat dua kabupaten/kota yang di desa-desanya belum tersedia bank yaitu : Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Pegunungan Arfak.