Mengapa Pemerintah Hindia Belanda Menyelenggarakan Kolonisasi :
1. Diawali dengan gagasan politik etik (The Ethycal Policy) "Politik Balas Budi" oleh Van Deventer dengan tulisannya yang berjudul "Een Eere Schuld" yang mengraikan kemelaratan pulau Jawa akibat kerja paksa dan cultur stelsel.
Dilihat oleh tulisan Van Deventer raja Belanda dalam pidato kerajaannya tahun 1901 memberi pengarahan antara lain untuk memperbaiki nasib masyarakat.
Mikester Van Koloien minta Van Deventer untuk memberikan saran dan akhirnya muncul perumusan pokok yang diajukan Van Deventer yaitu : Educatie, Errigatie dan Emigrasi yang artinya pembangunan sekolah, perbaikan produksi bahan makanan dan pemindahan penduduk dari pulau Jawa ke daerah-daerah lain diluar pulau Jawa.
Perumusan itu menjadi "The Guiending Principles" dalam kebijaksanaan politik kolial pemerintah Belanda.
2. Kepadatan penduduk pulau Jawa yang sudah menghawatirkan seperti yang dikemukakan oleh seorang ahli kependudukan yang juga menjabat kontrolir (pamong praja) yaitu : "H.E.B Scalhausen" bahwa pulau Jawa sudah kelebihan penduduk.
3. Adanya permintaan tenaga kerja untuk pulau Sumatera bagian selatan, dan alasan inilah yang sering disebut oleh para ahli sebagai latar belakang dilakukannya "KOLONISASI".
Sekilas Pemberangkatan Imigran Indonesia ke Suraname :
1. Imigrasi Indonesia dari pulau Jawa dimulai sejak tahun 1890.
2. Merupakan uji coba dari perusahaan Nederlanse Handelsmaatchappij (Dutch Trade Co).
3. Dari tahun 1890 sampai dengan 1914 pekerja asal pulau Jawa dibawa ke Suriname melalui Amsterdam dengan embarkasi Batavia, Jawa, Semarang dan Tanjung Priuk.
4. Untuk mengurangi kelelahan, para imigran beristirahat beberapa saat ditempat penampungan dan mendapat pelayanan pemeriksaan kesehatan serta registrasi.
5. Para imigran menandatangani kontrak kerja selama 5 tahun dan umumnya bekerja di sektor perkebunan maupun pabrik.
6. Dari tanggal 9 Agustus 1890 sampai dengan 13 Desember 1939 tercatat sejumlah imigran yang ke Suraname 32.965 jiwa.
7. Menurut catatan Departemen Imigrasi/Staatsarchief sampai dengan tahun 1945 sejumlah 8.684 jiwa telah pulang ke Indonesia.
Penyelenggaraan Transmigrasi Pelita I (1969/1970 - 1973/1974) :
1. Orientasi masih mengacu pada Periode Pra Pelita, yaitu penyebaran penduduk dari Jawa ke pulau lain.
2. Lembaga penyelenggara adalah Departemen Transmigrasi dan Koperasi.
Penempatan Transmigrasi Periode Pelita I (1969/1970 - 1973/1974) :
1. Tahun 1969/1970 diperkirakan sebanyak 3.933 KK.
2. Tahun 1970/1971 diperkirakan sebanyak 4.438 KK.
3. Tahun 1971/1972 diperkirakan sebanyak 4.171 KK.
4. Tahun 1972/1973 diperkirakan sebanyak 11.314 KK.
5. Tahun 1973/1974 diperkirakan sebanyak 22.412 KK.
Penempatan Transmigrasi Periode Pelita II (1974/1975 - 1978/1979) :
1. Tahun 1974/1975 diperkirakan sebanyak 11.000 KK.
2. Tahun 1975/1976 diperkirakan sebanyak 8.100 KK.
3. Tahun 1976/1977 diperkirakan sebanyak 13.910 KK.
4. Tahun 1977/1978 diperkirakan sebanyak 22.949 KK.
5. Tahun 1978/1979 diperkirakan sebanyak 27.000 KK.
Penempatan Transmigrasi Periode Pelita III (1979/1980 - 1983/1984) :
1. Tahun 1979/1980 diperkirakan sebanyak 51.986 KK.
2. Tahun 1980/1981 diperkirakan sebanyak 78.359 KK.
3. Tahun 1981/1982 diperkirakan sebanyak 100.552 KK.
4. Tahun 1982/1983 diperkirakan sebanyak 127.970 KK.
5. Tahun 1983/1984 diperkirakan sebanyak 141.134 KK.
Penempatan Transmigrasi Periode Pelita IV (1984/1985 - 1988/1989) :
1. Tahun 1984/1985 diperkirakan sebanyak 101.888 KK.
2. Tahun 1985/1986 diperkirakan sebanyak 166.347 KK.
3. Tahun 1986/1987 diperkirakan sebanyak 172.859 KK.
4. Tahun 1987/1988 diperkirakan sebanyak 163.947 KK.
5. Tahun 1988/1989 diperkirakan sebanyak 145.109 KK.
Penempatan Transmigrasi Periode Pelita V (1989/1990 - 1993/1994) :
1. Tahun 1989/1990 diperkirakan sebanyak 26.533 KK.
2. Tahun 1990/1991 diperkirakan sebanyak 54.834 KK.
3. Tahun 1991/1992 diperkirakan sebanyak 75.250 KK.
4. Tahun 1992/1993 diperkirakan sebanyak 59.202 KK.
5. Tahun 1993/1994 diperkirakan sebanyak 49.440 KK.
Penempatan Transmigrasi Periode Pelita VI (1994/1995 - 1998/1999) :
1. Tahun 1994/1995 diperkirakan sebanyak 64.400 KK.
2. Tahun 1995/1996 diperkirakan sebanyak 76.322 KK.
3. Tahun 1996/1997 diperkirakan sebanyak 90.762 KK.
4. Tahun 1997/1998 diperkirakan sebanyak 86.944 KK.
5. Tahun 1998/1999 diperkirakan sebanyak 31.669 KK.
Pada tahun 1993 Departemen Transmigrasi ditambah tugas dan fungsinya untuk memukimkan perambah hutan, sehingga nama departemen menjadi Departemen Transmigrasi dan PPH (Pemukiman Perambah Hutan).
Lembaga Penyelenggara Transmigrasi :
1. Tahun 1999 Presiden Abdurrahman Wahid (Kabinat Persatuan Nasional) Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan oleh Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan, dibantu Badan Administrasi Kependudukan, dan Mobilitas Penduduk (BAKMP). Dalam penyelenggaraan ketransmigrasian, mengurusi tentang informasi transmigrasi dan kependudukan, administrasi kependudukan, kawasan transmigrasi (transmigrasi dan penduduk setempat) dan urusan perpindahan penduduk.
2. Tahun 2001 Presiden Megawati Soekarnoputri (Kabinat Gotong Royong) Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Penyelenggaraan pengungsi (sesuai kondisi politik saat itu).
Periode Kolonisasi Jaman Jepang (1942 - 1945) :
Kolonisasi mulai dilaksanakan lagi dari Jawa ke Lampung sebanyak 1.867 KK/7.399 jiwa, yaitu di daerah Batanghari Utara. Namun ternyata kolonisasi tersebut gagal.
Periode 1945 - 1950 :
1. Tahun 1947 yang mengurus pemeindahan penduduk adalah Kementerian Perburuhan dan Sosial.
2. Tahun 1948 tugas kolonisasi dipindahkan kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda.
3. Tahun 1948 istilah Kolonisasi diubah menjadi transmigrasi.
4. Tahun 1948 Kementerian Pembangunan dan Pemuda dibubarkan, maka urusan transmigrasi ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Tahun 1949 urusan transmigrasi menjadi tugas Kementerian Pembangunan Masyarakat.
6. Tahun 1950 urusan transmigrasi menjadi tugas Jawatan Transmigrasi.
Penyelenggaraan Transmigrasi Periode Pra Pelita.
Periode 1950 - 1968 (Periode Prapelita) :
1. Urusan transmigrasi pada tahun 1951 diurus oleh Kementerian Sosial.
2. Tanggal 12 Desember 1950 bertransmigrasi 23 KK/77 jiwa dari Kecamatan Bagelen, Karesidenan Kedu ke Lampung dan 2 KK/21 jiwa ke Lubuk Linggau.
3. Momentum tanggal 12 Desember tersebut dikenal dengan Hari Bhakti Transmigrasi.
4. Selama zaman orde lama (1950-1968) kebijakan transmigrasi diarahkan untuk memindahkan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang sedikit penduduknya.
5. Realisasi penempatan transmigrasi antara tahun 1950-1968 mencapai 98.631 KK.
Manfaat Program Transmigrasi :
1. Mendukung bagi pembangunan daerah, khususnya dalam membangun pusat pertumbuhan baru yang didukung dengan pembangunan berbagai sarana fisik (infrastruktur).
2. Dalam perekonomian, terjadi perluasan lapangan kerja, pasar yang mengakomodasikan berbagai keperluan ekonomi penduduk setempat dan para transmigran.
3. Dari sisi mobilitas penduduk, terdapat sejumlah 1.024.756 KK/5,189.044 jiwa eks transmigran dari UPT yang sudah diserahkan ke pemerintah daerah.
4. Dari sisi budaya, telah terjadi pertemuan dan percampuran dengan budaya masyarakat setempat.
Peran Transmigrasi Dalam Membangun daerah :
1. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya kawasan yang tersedia.
2. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal/asli.
3. Sebagai upaya penataan persebaran penduduk secara nasional yang serasi dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4. Sebagai salah satu alternatif cara untuk mendukung pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah.