Sejarah Singkat Transmigrasi :
Istilah transmigrasi sendiri pertama kali dikemukakan oleh Bung Karno pada tahun 1927 dalam harian Soeleha Indonesia. Selanjutnya dalam Konferensi Ekonomi di Kaliurang Yogyakarta, bersamaan dengan Rapat Panitia Siasat Ekonomi tanggal 3 Februari 1946 Wakil Presiden Bung Hatta menyebutkan pentingnya transmigrasi untuk mendukung pembangunan industrialisasi di luar Jawa.
Penyelenggaraan Transmigrasi di Indonesia berawal dari jaman kolonisasi yaitu pada tahun 1905 ditandai dengan penempatan pertama sebanyak 155 Kepala Keluarga (KK) dari Kedu Jawa Tengah ke Gedong Tataan Provinsi Lampung.
Tanpa mengabaikan segala permasalahan yang ada, penyelenggaraan transmigrasi selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam pembangunan nasional antara lain dari 104 Permukiman Transmigrasi (Kimtrans) telah berkembang menjadi ibukota Kabupaten/Kota 383 Transmigrasi menjadi ibukota Kecamatan dan dari sejumlah 3.055 desa yang dibangun sejumlah 1.183 permukiman transmigrasi menjadi desa definitif, dan sisanya menjadi bagian dari desa-desa setempat.
Bermula di Lampung :
Sejarah transmigrasi di Indonesia tak lepas dari sejarah pemberangkatan 155 KK dari Kedu Jawa Tengah ke Gedong Tataan Lampung pada November 1905 Setelah Indonesia merdeka, pada 12 Desember 1950 dilaksanakan kembali pemindahan 23 KK penduduk dari Jawa Tengah ke Lampung, dengan nama transmigrasi. Peristiwa keberangkatan transmigrasi setelah proklamasi kemerdekaan itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Bakti Transmigrasi (HBT). Untuk mengenang penempatan warga transmigrasi di Lampung, di Gedong Tataan, Pesawaran Lampung didirikan Museum, di Sukra Indramayu juga dibangun Makam Pioner Transmigrasi. Makam Pioner ini untuk memperingati kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya 67 orang calon transmigran asal Boyolali menuju Rumbiya Sumatera Selatan pada 11 Maret 1974.
Jejak langkah karya besar para pioner pembangunan daerah tersebut baru dapat dirasakan setelah lebih dari puluhan tahun. Diantara karya besarnya itu terbukanya peluang pekerjaan dibidang pertanian, pembangunan desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi baru. Bahkan karya yang terbesar adalah lahirnya anak keturunan transmigran yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia (PATRI) dalam berbagai profesi. Hal tersebut menunjukan, ucapan Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno, dalam suatu acara Musyawarah Gerakan Transmigrasi di Jakarta 28 Desember 1964, bahwa transmigrasi soal mati hidup Indonesia, benar adanya.
Periodisasi Pelaksanaan Transmigrasi.
Zaman Kolonial Belanda :
1. Masa Percobaan Kolonisasi (1905-1912) Penduduk yang berhasil dipindahkan sekitar 4.800 orang.
2. Priode Lampongsche Volksbanks (1912-1922) Penduduk yang diberangkatkan ke daerah kolonisasi sebanyak 16.838 orang. Total sejak 1911 s/d 1929 pemerintah kolonial Belanda telah memindahkan 19.500 orang.
3. Zaman Depresi Ekonomi Dunia, Pada tahun 1930 terjadi depresi ekonomi dunia. Kegiatan kolonisasi sebagai upaya membangun basis penyediaan pangan.
Zama Penduduk Jepang (1942-1945) :
1. Ketika tentara Jepang masuk ke Indonesia, transmigrasi tetap dilaksanakan dengan memindahkan sekitar 2.000 orang.
Transmigrasi Setelah Kemerdekaan :
1. Masa Orde Lama (1950-1998) Pemberangkatan pertama kali setelah era kemerdekaan pada 12 Desember 1950, dengan tujuan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Lampung. Pada periode ini ditempatkan ke Lampung 53.263 KK atau 221.035 jiwa dengan Pola Tanaman Pangan.
2. Masa Orde Baru (1967-1998) Tujuan utama transmigrasi tidak semata-mata memindahkan penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa, namun ada penekanan untuk produksi beras dalam rangka swasembada pangan. Pembukaan daerah transmigrasi diperluas ke Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai ke Irian Jaya.
Target transmigrasi pada RepelitaII adalah 50 ribu keluarga atau 250 ribu orang per tahun. Pada Repelita III (1979-1983) Target penempatan 250 ribu keluarga, terlampoi dua kali lipat. Pemerintah berhasil menempatkan 500 ribu keluarga.
Mengingat keberhasilan pada Repelita III, maka pada Repelita IV target ditingkatkan menjadi 750 ribu keluarga atau 2,75 juta orang. Pada akhir bulan Oktober 1985 telah berhasil diberengkatkan sebanyak 350.606 keluarga atau 1.163.771 orang. Pada periode ini diintroduksi konsep pelestarian lingkungan, sehingga transmigrasi juga diberi misi agar bisa memulihkan sumber daya alam yang sudah tereksploitasi dan memelihara lingkungan hidup.
Masa Reformasi :
masa reformasi dimulai tahun 1998 hingga saat ini, dengan perubahan arah kibijakan.
Arah Kebijakan Transmigrasi :
Dengan direvisinya UU nomor 15 tahun 1997 dengan UU nomor 29 tahun 2009 tentang Perubahan UU nomor 15 tahun1997 tentang ketransmigrasian, maka terdapat perubahan arah kebijakan yaitu :
1. Menegaskan peran Pemda sebagai pemrakarsa dan penanggung jawab pelaksanaan transmigrasi di daerah.
2. Mendorong peranserta masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi.
3. Mempertegas jenis-jenis transmigrasi yaitu Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri dan perbedaan perlakuan dari masing-masing jenis transmigrasi.
Sebagai konsekwensi logisnya, maka Paradigma penyelenggaraan transmigrasi mengalami perubahan :
1. Pembangunan berbasis kawasan membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.
2. Pembangunan dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan RTRW dalam bentuk WPT atau LPT.
3. Pengembangan WPT diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru, sedangkan LPT diarahkan untuk mendukung pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang.
4. Pembangunan kawasan untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang serasi serta seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
Kontribusi Transmigrasi :
1. Aspek kewilayahan. Hingga tahun 2013 telah memfasilitasi lahirnya 2 ibukota provinsi (Sulawesi Barat di Mamuju, dan Bulungan di Kalimantan Utara), 104 kabupaten/kota terpadu mandiri (KTM).
2. Aspek pertanian. Kawasan transmigrasi telah menjadi sentra produksi pangan, perkebunan, dan agribisnis.
3. Aspek kependudukan. Penciptaan lapangan kerja bagi 27 juta orang, serta melahirkan sumber daya manusia yang sangat potensial dan spektakuler. Anak keturunan transmigran ada yang telah menjadi pejabat Pemerintahan Pusat dan Daerah, Profesor, Perwira Tinggi TNI/POLRI, Pengusaha, Jurnalis, Anggota Legislatif, Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan berbagai profesi lainnya.
HARAPAN :
Harapan kedepan, mengacu pada UU nomor 29 tahun 2009 tujuan transmigrasi adalah :
1. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya.
2. Peningkatan dan pemerataan pembangunan.
3. Memperkukuh persatuan dan kesatuan Bangsa.