Maksud, Tujuan, dan Hasil :
Terdapat beberapa Maksud dan Tujuan diselenggarakannya Kegiatan ini, antara lain :
1. Menganalisis data dan informasi tentang proses bagaimana dan informasi mengapa terwujud kondisi pemanfaatan Dana Desa di Provinsi Jawa Barat, yang terkait dengan status perkembangan desa berdasarkan kategori Indeks Desa Membangun [ IDM ], sekaligus bermanfaat sebagai evidence based kebijakan inovasi desa.
2. Mengonfirmasi hasil pelaksanaan kegiatan melalui workshop manfaat dana desa.
3. Menyusun data dan informasi dalam laporan.
Kemudian Hasil yang diharapkan dari Pelaksanaan Kegiatan ini, antara lain :
1. Tersedianya data dan informasi tentang proses bagaimana dan mengapa terwujud kondisi pemanfaatan Dana Desa di Provinsi Jawa Barat, yang terkait dengan status perkembangan desa berdasarkan kategori IDM, sekaligus bermanfaat sebagai evidence based kebijakan inovasi desa.
2. Tersedianya data dan informasi tentang proses dan alasan pemanfaatan Dana Desa untuk pelaksanaan prioritas pembangunan di tingkat desa.
3. Sebagai masukan untuk penyusunan bahan kebijakan pengembangan inovasi pembangunan desa. Penggunaan Dan Pemanfaatan Dana Desa :
Penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dengan dilengkapi oleh data dari lima desa yang dijadikan sampel, yaitu Desa Pasirmalati, Desa Cipaku, Desa Pasiripis, Desa Salawana, dan Desa Kertajati.
Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pembangunan Desa :
Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Majalengka, khususnya pada bidang pembangunan desa, dimulai dari tahun 2015 (tahun pertama Dana Desa dikeluarkan) hingga tahun 2018. Penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan desa di Kabupaten Majalengka direpresentasikan dengan penggunaan Dana Desa pada desa yang dijadikan sampel di dalam penelitian ini, yaitu Desa Pasirmalati, Desa Cipaku, Desa Pasiripis, Desa Salawana, dan Desa Kertajati.
Secara umum penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan desa pada tahun 2015 hingga tahun 2018 telah menjadi prioritas utama pada skala pembangunan desa di Jawa Barat, baik ditingkat provinsi yang telah mencapai lebih dari 80% (berdasarkan hasil analisis), kabupaten maupun tingkat desa yang juga telah mencapai lebih dari 50% (berdasarkan hasil analisis).
Kesimpulannya adalah :
1. Dalam periode 2015-2018 terdapat penurunan jumlah desa yang berstatus sangat tertinggal dan tertinggal (berdasarkan Indeks Desa Membangun) di Provinsi Jawa Barat. Ini diiringi dengan peningkatan jumlah desa yang berstatus berkembang. Artinya secara umum telah berlangsung perbaikan kondisi desa-desa di Jawa Barat seiring dengan kucuran Dana Desa. Namun pada periode yang sama juga terjadi penurunan jumlah desa yang berstatus maju dan mandiri. Situasi yang paralel juga ditemukan di Kabupaten Majalengka.
2. Secara umum sebagian besar (8,1%) pemanfaatan Dana Desa di Provinsi Jawa Barat masih diarahkan untuk membangun sarana dan prasarana. Berikutnya untuk pemberdayaan masyarakat (8%) dan pemenuhan kebutuhan dasar (7%).
3. Pembangunan dan perbaikan jalan, yang terkadang disertai dengan pengadaan penerangan jalan, merupakan program favorit di semua desa. Jalan tersebut mencakup jalan usaha tani maupun jalan/gang lingkungan permukiman.
4. Sarana dan prasarana penunjang pendidikan (PAUD), kesehatan (Posyandu, Polindes) seiring mendapat perhatian. Adapula desa yang menggunakan Dana Desa untuk mengadakan fasilitas air bersih dan fasilitas pengolahan sampah kolektif.
5. Fokus pada pengembangan ekonomi di sebagian desa, kemudian diwujudkan dalam bentuk penyertaan modal, pembangunan gedung bumdes, dan kios maupun los pasar.
6. Sebagian Dana Desa sudah dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Bentuk yang paling sering ditemukan adalah aneka pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan kelompok tertentu (pemuda, ibu rumah tangga, maupun warga berpenghasilan rendah) maupun perangkat desa.
7. Dana Desa secara umum telah berhasil menghadirkan pembangunan fisik di desa-desa yang dikaji. Dana Desa telah meningkatkan kesejahteraan umum pada masyarakat. Ini terjadi terutama di desa-desa dengan pendapatan asli desa maupun alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten yang terbatas.